Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

img_head
LHKPN/LHKASN

LHKPN/LHKASN

Telah dibaca : 299 Kali

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Harta kekayaan ASN merupakan ranah pribadi namun tidak sepenuhya menjadi privat melainkan menjadi sarana pengendalian dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Pelaporan harta kekayaan berdasarkan :

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Sesuai ketentuan bahwa seluruh pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN, pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecuali bagi pejabat yang sudah masuk dalam wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diantaranya meliputi :

  1. Pejabat Eselon II/ Kepala SKPD;
  2. Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit/ BLUD;
  3. Camat;
  4. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  5. Lurah; dan
  6. Auditor/ P2UPD;
  7. Pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah LHKPN /LHKASN personil Pengadilan Negeri Jayapura:

Periode tahun 2021

No. Nama Jabatan Bukti
1 Eddy Soeprayitno S Putra, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Lihat
2 Iriyanto Tiranda, S.H., M.H. Hakim Tingkat Pertama Lihat
3 Alexander Jacob Tetelepta, S.H. Hakim Tingkat Pertama Lihat
4 Donald Everly Malubaya, S.H. Hakim Tingkat Pertama Lihat
5 Roberto Naibaho, S.H. Hakim Tingkat Pertama Lihat
6 Andi Asmuruf, S.H., M.H. Hakim Tingkat Pertama Lihat
7 Korneles Waroi, S.H. Hakim Tingkat Pertama Lihat
8 Zaka Talpatty, S.H., M.H. Hakim Tingkat Pertama Lihat
9 Linn Carol Hamadi, S.H. Hakim Tingkat Pertama Lihat
10 Thobias Benggian, S.H. Hakim Tingkat Pertama Lihat
11 Mathius, S.H., M.H. Hakim Tingkat Pertama Lihat
12 Gracely Novendra Manuhutu, S.H. Hakim Tingkat Pertama Lihat
13 Willem Depondoye, S.H. Hakim Tingkat Pertama Lihat
14 Elisa Benony Titahena, S.H.,. Hakim Ad Hoc Tipikor Lihat
15 Bernard Akasian, S.H.,. Hakim Ad Hoc Tipikor Lihat
16 Drs. Ir Arief Noor Rokhman, M.Hum,. Hakim Ad Hoc Tipikor Lihat
17 Nova Claudia De Lima, S.H.,. Hakim Ad Hoc Tipikor Lihat
18 Muhammad Nur Amin, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Lihat
19 Paulus Raiwaki, SE. Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Lihat
20 Asri Rahim, S.KOM. Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Lihat
21 Yance Pakaila, ST, M.M. Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Lihat
22 Harly Yunus, S.H. Panitera Tingkat Pertama Lihat
23 Darmawan Jakobis Markus Tomasoa, S.H. Sekretaris Lihat
24 Ratna Kondolele, S.H. Panitera Muda Lihat
25 Sihtwiyanti, S.H. Panitera Muda Lihat
26 Matius Paleon, S.H. Panitera Muda Lihat
27 Elsi Mebri, S.H. Panitera Muda Lihat
28 Akhmad Zumroni, S.H. Panitera Muda Lihat
29 Irma Iriyanti, S.T. Kepala Sub Bagian Lihat
30 Erma Sukarnawati, S.E.,S.H Kepala Sub Bagian Lihat
31 Yusriah, S.T. Kepala Sub Bagian Lihat
32 Fransina Palapessy, S.H. Panitera Pengganti Lihat
33 Nelwan Sukan, S.H. Panitera Pengganti Lihat
34 Irman, S.T.S.H. Panitera Pengganti Lihat
35 Edy Palayukan, S.Sos. Juru Sita Lihat
36 Prederik Padallingan, Juru Sita Lihat
43 Erni Stin Ibo, S.H. Panitera Pengganti Lihat
44 Estiqomah Dukung Umi Hapsari, S.T., S.H. Panitera Pengganti Lihat
45 Sari Fanni, S.H. Panitera Pengganti Lihat
46 Claudia Youline, S.H., M.H. Panitera Pengganti Lihat
47 Nurlaila Abdul Gani, S.T.,S.H. Panitera Pengganti Lihat
48 Eka Heny Yunita Purnamasari Frands Suli, S.H. Panitera Pengganti Lihat
49 Roida Sitorus, Panitera Pengganti Lihat
50 Hennis Puspita Sari, S.H., M.H. Panitera Pengganti Lihat
51 Pesta Simanjuntak, S.H. Panitera Pengganti Lihat
52 Kartika Afrida Napitupulu, S.H. Panitera Pengganti Lihat
53 Kartika Pratiwi, S.E. Juru Sita Pengganti Lihat
54 Renancie Apriany Sihombing, S.E. Juru Sita Pengganti Lihat
55 Murni Aprilianti, S.T. Juru Sita Pengganti Lihat
56 Azward, S.H. Juru Sita Pengganti Lihat
57 Mulyani, S.H. Juru Sita Pengganti Lihat
58 Musa Degei, Juru Sita Pengganti Lihat
59 Sifora Hesti Patmawati, Juru Sita Pengganti Lihat
60 Flora Erlina, S.H. Juru Sita Pengganti Lihat
61 Daud Kanikir, Juru Sita Pengganti Lihat
62 Dennis Tigor Suebu, S.Kom. Pranata Komputer Ahli Pertama Lihat
63 Eris Setiawaty, A.Md. Analis Hukum Lihat
64 Sari Komariah Fitri, S.E. Penyusun laporan Keuangan Lihat
65 Libenstein Setlight, A.Md. Pengelola Sistem Dan Jaringan Lihat
66 Arianti Abdullah, Analis Perkara Peradilan Lihat
67 Fanny Agustya Natadiwijaya, S.H. Analis Perkara Peradilan Lihat
68 Riyanto, A.Md. Pengadministrasi Registrasi Perkara Lihat

 

New Update

  • Rekapitulasi LHKPN Per 14 Februari 2022 : Lihat 

 

Chat Online Kaka..